RADARJAMBI.CO.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendapat bantuan anggaran Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana tersebut telah dibagi ke empat organisasi perangkat daerah (OPD) dan akan digunakan hingga akhir 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan anggaran bantuan tersebut sudah direalisasikan melalui mekanisme pergeseran anggaran sebelum dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
“Sudah disalurkan, diawali dengan pergeseran mendahului perubahan, lalu kita bawa ke APBD Perubahan dan sudah diketok palu. Dana bantuan itu sudah terbagi habis, tinggal dijalankan karena masih ada rentang waktu sampai Desember 2026,” kata Sudirman.
Dari total Rp30 miliar tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. BPBD mendapat lebih dari Rp18 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla.
Selanjutnya, RSUD Raden Mattaher Jambi mendapat Rp6,5 miliar, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memperoleh lebih dari Rp2,8 miliar, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat Rp1,8 miliar.
Sudirman berharap seluruh OPD dapat menggunakan anggaran tersebut secara optimal dan akuntabel. Penggunaan dana juga harus memberikan manfaat nyata, baik untuk penanganan karhutla maupun pelayanan kesehatan dan penanganan dampak bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan anggaran yang diterima pihaknya akan difokuskan untuk mendukung kebutuhan personel, peralatan, hingga mobilitas kendaraan operasional.
“Kami (kebutuhan) untuk personel, alat, dan mobilitas kendaraan, karena itu dibunyikan,” ujar Bachyuni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria, mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sejumlah kebutuhan yang diusulkan antara lain kendaraan roda dua, mesin nozel, selang, hingga sepatu lapangan bagi masyarakat peduli api (MPA).
Dishut Jambi juga mengusulkan pembangunan 12 hingga 14 unit sumur bor. Sumur tersebut akan diprioritaskan di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar.
“Pembuatan sumur bor diprioritaskan di lahan gambut yang rawan terbakar. Ini untuk mengatasi kendala minimnya sumber air yang selama ini sering ditemui petugas saat proses pemadaman di lapangan,” ungkap Andri.(*)
Al Haris Dampingi Menhut Raja Juli Tinjau Lanskap Gajah hingga Hutan Lindung Bujang Raba
Gubernur Jambi Pimpinan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tegaskan Semangat Proklamasi
Jambi Raih Penghargaan Daerah Berprestasi, Dapat Rp 5 Miliar untuk Bedah 250 Rumah
Gubernur Al Haris Kunjungi Museum Geopark Merangin, Minta Museum Terus Dirawat dan Koleksi Ditambah
Gubernur Al Haris Terima Audiensi Komisaris Utama PT Jasa Raharja
Lebih Dekat dengan Hulu Migas: Dari Kesiapsiagaan Tanggap Darurat hingga Budidaya Ikan
Al Haris Sambut Peresmian IJD, Komitmen Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Konektivitas Wilayah
Anwar Sadat Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat