Sektor Jasa Keuangan Yang Resilien Untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Oktober 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga.

Indikator kinerja perekonomian global menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai kawasan. Meskipun demikian, IMF pada World Economic Outlook Oktober 2025 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan global seiring dengan tercapainya kesepakatan perdagangan dan kebijakan moneter global yang lebih akomodatif.

Di Amerika Serikat, kinerja perekonomian masih cenderung melemah dengan pasar tenaga kerja yang mulai tertekan, berlanjutnya government shutdown, serta default beberapa perusahaan yang menjadi perhatian pasar. Di sisi lain, The Fed dinilai akan lebih akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan serta pasar masih mengekspektasikan penurunan suku bunga lanjutan di Desember 2025.

Di Tiongkok, beberapa indikator utama di sisi permintaan tercatat di bawah ekspektasi pasar. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2025 melambat, dengan konsumsi rumah tangga yang masih tertahan, mengindikasikan masih lemahnya konsumsi domestik. Penjualan ritel dan aktivitas di sektor properti juga mencatatkan perlambatan.

Di kawasan Eropa, indikator perekonomian baik dari sisi demand maupun supply terpantau stagnan. Risiko kawasan juga mengalami peningkatan seiring dengan gejolak di pasar keuangan Perancis yang dipicu oleh instabilitas politik dan penurunan peringkat utang yang didorong pemburukan kondisi fiskal.

Di dalam negeri, perekonomian Indonesia terpantau solid dengan ekonomi triwulan III tumbuh 5,04 persen yoy dan indeks PMI manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi. Sementara itu, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut seiring dengan moderasi inflasi inti, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.

Perkembangan Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon (PMDK)

Kinerja pasar modal domestik pada Oktober 2025 melanjutkan tren positif, didukung oleh membaiknya sentimen perekonomian dan pasar keuangan global serta tetap terjaganya kinerja perekonomian domestik. Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir bulan Oktober ditutup di pada level 8.163,88, terapresiasi 1,28 persen mtm atau 15,31 persen ytd. IHSG maupun nilai kapitalisasi pasar saham pada Oktober 2025 ini sempat mencatatkan posisi All-Time High, di mana IHSG mencapai level 8.274,34 pada 23 Oktober 2025, dan kapitalisasi pasar mencapai Rp15.560 triliun pada 10 Oktober 2025.

Likuiditas transaksi saham juga terpantau melanjutkan peningkatan. Hal ini terlihat dari Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Oktober 2025 yang membukukan rekor All-Time High, dengan nilai RNTH sebesar Rp25,06 triliun. Adapun secara ytd per akhir Oktober 2025, RNTH saham tercatat sebesar Rp16,62 triliun, meningkat dibandingkan angka RNTH tahun 2024 (Rp12,85 triliun). Peningkatan nilai RNTH tersebut turut dikontribusikan oleh investor individu domestik.

Sejalan dengan arah penguatan pasar pada Oktober 2025, investor asing membukukan net buy di pasar saham domestik senilai Rp12,96 triliun mtm, sehingga secara ytd akumulasi net sell investor asing menjadi Rp41,79 triliun.

Pasar obligasi dalam negeri juga melanjutkan kinerja positif, dengan indeks komposit (ICBI) meningkat 2,02 persen mtm atau 11,55 persen ytd ke level 438,03. Tren penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) masih berlanjut, yaitu rata-rata turun 25,68 bps secara mtm atau 88,36 bps secara ytd. Investor nonresiden membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun mtm pada Oktober 2025 (ytd: net buy Rp3,89 triliun). Sementara di pasar obligasi korporasi, investor nonresiden mencatatkan net sell Rp0,28 triliun secara mtm (ytd: net sell Rp1,50 triliun).

Pada industri pengelolaan investasi, per 30 Oktober 2025 nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp969,03 triliun, meningkat 4,98 persen mtm atau 15,72 persen ytd. Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada periode yang sama mencapai Rp623,23 triliun, naik 7,95 persen mtm atau 24,83 persen ytd. Berlanjutnya penguatan NAB Reksa Dana ini turut ditopang oleh net subscription investor sebesar Rp45,10 triliun secara mtm (ytd: net subscription Rp90,60 triliun), khususnya pada Reksa Dana dengan underlying fixed income dan pasar uang.

Dari sisi jumlah investor, pada bulan Oktober 2025 tercatat penambahan sebanyak 520 ribu investor baru di pasar modal domestik. Dengan demikian, secara ytd di tahun 2025 ini, jumlah investor di pasar modal meningkat sebanyak 4,31 juta menjadi 19,18 juta, atau naik 29,01 persen.

Penghimpunan dana di pasar modal terpantau tetap kuat. Per akhir Oktober 2025 (ytd), nilai Penawaran Umum oleh korporasi mencapai Rp204,56 triliun atau naik Rp16,59 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Terdapat 17 emiten baru yang melakukan fundraising dengan nilai Rp13,15 triliun. Adapun pada pipeline, terdapat 27 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp20,21 triliun.

Untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF), selama Oktober terdapat 46 Efek baru dengan nilai dana dihimpun sebesar Rp66,04 miliar. Selanjutnya, terdapat 23 penerbit baru sehingga jumlah total penerbit Efek SCF telah mencapai 547 penerbit. Sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 29 Oktober 2025, tercatat sebanyak 923 penerbitan Efek dengan dan dihimpun mencapai Rp1,72 triliun, serta jumlah pemodal sebanyak 188.315.

Pada pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari hingga 30 Oktober 2025, tercatat 115 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip OJK dengan rincian sebagai berikut: 4 penyelenggara pasar berjangka, 23 pedagang penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 65 pialang berjangka, 15 bank penyimpanan marjin, 6 penasihat berjangka, 1 asosiasi, dan 1 lembaga sertifikasi profesi.

Sementara itu, dari transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek, selama Oktober 2025 volume transaksi mencapai 62.208 lot, sehingga secara ytd total volume transaksi tercatat sebanyak 874.432 lot. Dari sisi frekuensi, terdapat penambahan sebanyak 275.882 kali pada bulan laporan, sehingga secara ytd tercatat sebanyak 3.865.053 kali frekuensi transaksi.

Perkembangan di Bursa Karbon menunjukkan bahwa pada Oktober 2025, terdapat 5 pengguna jasa baru yang telah terdaftar, sehingga secara total tercatat sebanyak 137 pengguna jasa. Selanjutnya, penambahan volume transaksi pada bulan tersebut tercatat sebesar 601 tCO2e (Tonne of Carbon Dioxide Equivalent), sehingga total volume transaksi mencapai 1.606.657 tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi Rp78,50 miliar.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon, pada Oktober 2025 OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebesar Rp2.415.000.000 kepada 10 pihak, 5 Peringatan Tertulis, serta 2 Perintah Tertulis.

Sepanjang tahun 2025 (sampai dengan Oktober), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp27.872.800.000 kepada 60 Pihak, Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Perseorangan kepada 1 Pihak, Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada 4 Perusahaan Efek, serta Peringatan Tertulis kepada 30 Pihak dan 5 Perintah Tertulis.

Selanjutnya, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan senilai Rp34.357.600.000 kepada 447 Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Pasar Modal serta 177 Peringatan Tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan. OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp300.000.000 serta 59 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain Keterlambatan Non-Kasus.

OJK juga terus memperkuat pengawasan transaksi Efek guna memastikan terjaganya integritas pasar modal domestik. Agenda tersebut diwujudkan dalam bentuk serangkaian upaya dan inisiatif yang berkaitan dengan pasar primer, pasar sekunder, penguatan infrastruktur, maupun pengenaan sanksi yang menimbulkan efek jera. Koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat efektivitasnya ke depan, termasuk dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah, dan Self-Regulatory Organization (SRO).(*)