Wali Kota Jambi Maulana Membuka dan Menjadi Narasumber KegiatanPencegahan dan Penanganan TPPO

RADARJAMBI.CO.ID - Jambi, Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan serta penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Jambi Tahun2025, Kamis (16/10/2025).

Berlangsung di Aula DPMPPA Kota Jambi, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr.dr. H. Maulana, M.KM, sekaligus menjadi narasumber yang memaparkan terkait dengan Penguatan Sinergi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa dalam pencegahan TPPO, Pemerintah Kota telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 450 Tahun 2025 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Jambi.

“Dimana tugas gugus TPΡΟ adalah, sebagai Koordinasi, berupaya melakukan pencegahan dan penanganan masalah TPPO, sebagai Tindakan, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan Kerjasama, baik kerjasama regional maupun nasiogal, sebagai Pengawasan, untuk membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitas?, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial. Serta sebagai Memastikan, untuk membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, masalah terbesar yang melatarbelakangi perdagangan orang adalah faktor ekonomi, di mana kebanyakan korban berasal dari kalangan perempuan dan anak muda.

“Jangan sampai masyarakat kita, terutama anak-anak muda, terpengaruh bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa prosedur yang jelas. Banyak yang akhirnya menjadi korban eksploitasi,” tegas Maulana.

Selain itu, Dirinya juga menyroti bahwa Kota Jambi menjadi salah satu wilayah sasaran bagi para pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, Pemkot berkomitmen memperkuat perekonomian masyarakat melalui 11 Program Kota Jambi Bahagia. Salah satunya, program Rp100 juta per RT, sebagai bentuk langkah nyata dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Beberapa faktor penyebab terjadinya TPPO, adalah, Kemiskinan, Pendidikan dan pengetahuan yang rendah, Pengangguran dan kesempatan kerja terbatas. Maka dari itu, kami Pemkot Jambi berkomitmen akan terus meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan, sehingga akan muncul Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing,” ucapnya.

“Kita harus berjuang dan mencegah anak-anak muda kita keluar negeri secara ilegal. Berikan pemahaman kepada masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi lemah, agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas,” lanjutnya.

Maulana juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi TPPO melalui Call Center Bahagia 112 yang aktif 24 jam, atau layanan pengaduan UPTD PPA DPPMPA Kota Jambi di dengan Nomor 0813-8687-0227.

“Stop TPPO, mari bersama lindungi sesama dan wujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Wali Kota Maulana.

Dengan langkah konkret ini, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menghapus segala bentuk perdagangan orang, melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi, serta memperkuat penegakan hukum di wilayah Kota Jambi.

Dalam kesempatan ini juga menghadirkan Narasumber lainya,seperti Dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi Gempa Awalijon Putra dan perwakilan Kepolisian Resort Kota Jambi. 

Pada kesempatan ini, dihadiri unsur Forkopimda Kota Jambi, Organisasi dan Lembaga Masyarakat, Komunitas, Mahasiswa, serta para Pelaku Usaha, sekaligus menjadi peserta pada kegiatan.(*ria/akd)