Wali Kota Maulana dan Bupati Monadi Sepakat Bangun Kolaborasi Antar daerah yang Berkelanjutan

RADARJAMBI.CO.ID - Kerinci, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat sinergi antar daerah sebagai strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi masing-masing wilayah, sekaligus menjawab tantangan kesenjangan pembangunan antar kawasan. Langkah konkret ini kembali diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang dilaksanakan pada Sabtu pagi (1/8/2025).

Penandatanganan PKS yang berlangsung di Aroma Pecco, Kawasan Kebun Teh Kayu Aro itu, dilakukan oleh dua Kepala Perangkat Daerah (PD) dari kedua Pemerintah Daerah tersebut. Yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Amran bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci Yoddizal Ali. Serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Evridal Asri bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Radium Halis, dengan disaksikan langsung oleh kedua Kepala Daerah, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dan Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M. Si,. 

Kerja sama lintas daerah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk membangun kolaborasi strategis, khususnya dengan sesama pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait kerja sama itu, Wali Kota Maulana menyebut, bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis antar pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan Kota Jambi. Kota Jambi katanya, memiliki ketergantungan terhadap pasokan sejumlah komoditas penting dari luar daerah, seperti cabai dan sayur-mayur, yang banyak dihasilkan di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Kerinci.

“Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pendapatan petani, karena kita membeli langsung dari petani. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang mendorong agar petani memperoleh kesejahteraan melalui sistem distribusi yang lebih adil,” ungkap Maulana.

Lebih lanjut, Maulana menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya menyangkut aspek perdagangan komoditas, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Salah satu dampak langsungnya adalah pemenuhan kebutuhan Dapur Gizi yang sedang kita dorong operasionalisasinya di Kota Jambi. Saat ini baru lima dapur yang berjalan, dan target kita adalah 62 Dapur Gizi aktif untuk mendukung program MBG. Karena itu, kerja sama hari ini sangat relevan dan mendukung arahan Presiden agar program ini benar-benar terpenuhi dari aspek ketersediaan bahan, nilai gizi, hingga keterjangkauan harga,” jelasnya.

Maulana juga mengingatkan pentingnya percepatan implementasi kerja sama tersebut, agar tidak terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan bahan pangan untuk program MBG.

“Ini kolaborasi yang harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai nantinya terjadi lonjakan harga hanya karena kebutuhan Dapur Gizi yang cukup besar, yakni sekitar 12 ribu porsi makan setiap hari,” terangnya.

Wali Kota Maulana yang sempat mengikuti sejumlah kegiatan di Kabupaten Kerinci juga sempat memuji keindahan "Bumi Sakti Alam Kerinci" itu. Ia mengungkap kebanggaannya kepada Kabupaten Kerinci, yang memiliki spot-spot wisata alam yang indah yang tidak ditemukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi lainnya, termasuk di Kota Jambi. 

"Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Jambi saat ini dalam pengembangan tempat-tempat wisata baru atau sport tourism, seperti Kawasan Danau Sipin, Taman Remaja dan Rumah Batu. Mudah-mudahan dengan akses yang baik melalui kolaborasi ini bisa memberikan keuntungan buat masing-masing daerah," ungkapnya. 

Dia juga menyebut, masih banyak bidang lainnya yang dapat dikerjasamakan, termasuk dari aspek pariwisata yang akan di dorong sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita akan memberikan paket pilihan wisata, jika ada yang ingin ke Kerinci, maka Kota Jambi sebagai wajah awal Provinsi Jambi kami akan fasilitasi," sebutnya. 

"Saya rasa hal ini sangat penting, karena kedepan pendapatan ekonomi kita akan bertopang pada sektor wisata. Maka dari itu, kita di daerah harus cermat menonjolkan keunggulan-keunggulannya," lanjutnya. 

"Kita berharap kolaborasi antar daerah ini dapat terus terjaga, karena ini sangat penting untuk saling menguatkan daerah masing-masing," pungkas Wali Kota Jambi itu. 

Sementara itu, Bupati Kerinci, Monadi, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan langkah konkret untuk saling melengkapi kekuatan dan kebutuhan masing-masing daerah, dalam semangat kolaborasi antar wilayah.

“Kerja sama ini sangat penting, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci bersama Kota Sungai Penuh memiliki peran strategis sebagai daerah penghasil komoditas pertanian yang berpengaruh langsung terhadap inflasi,” ujarnya.

Senada dengan Wali Kota Maulana, Bupati Monadi berharap agar kerja sama ini tidak berhenti pada bidang pangan saja, tetapi dapat diperluas ke sektor-sektor lainnya yang juga potensial, seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor pelayanan publik lainnya.

“Setelah seremoni penandatanganan ini, kami berharap segera ada tindak lanjut yang konkret, agar kerja sama ini benar-benar memberi dampak nyata terhadap stabilitas pasar dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Ia menambahkan, melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi semakin kuat, dan dapat menjadi contoh kolaborasi antardaerah di Provinsi Jambi.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat mempererat hubungan dan memperkuat sinergi pembangunan antara Kerinci dan Kota Jambi ke depan,” pungkas Bupati Monadi.

Turut hadir dikesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp. OG., Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, S.E, 

Sekda Kota Jambi Drs. H. A Ridwan, M. Si., serta sejumlah pejabat dari masing-masing Pemerintah Daerah.(*ria/akd)