Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum di Paripurna DPRD Sarolangun

RADARJAMBI.CO.ID, SAROLANGUN-DPRD Sarolangun kembali melanjutkan rapat paripurna Tingkat I Tahap II terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahub 2024.

Pelaksanaan paripurna yang digelar pada Senin (16/06) mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi. Paripurna berlangsung khidmat dihadiri 21 anggota DPRD Sarolangun. Bundelan draft pandangan umum masing-masing fraksi diteima oleh Ketua DPRD Ahmad Jani yang didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni.

Pandangan kedelapan fraksi diampaikan oleh juru bicara, diantaranya Fraksi PPP disampaikan Fahzin Hisabi, fraksi Golkar disampaikan Yusuf Helmi, fraksi PAN disamapaikan oleh Dodi Arya Mustain, fraksi PDI-Perjuangan disampaikan Rasidi, fraksi PKS disampaikan Feby Bestian, fraksi PKB disampaikan Riki Angriawan, fraksi Gerindra disampaikan Bambang Gunawan dan fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan Subhan.

Juru Bicara fraksi PPP, Fahzin Hisabi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sarolangun atas opini WTP yang diteima dari BPK tahun anggaran 2024. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi untuk terus lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa mendatang.

"Kami PPP berharap kedepan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara lebih optimal hal ini penting untuk mendukung upaya percepatan pembangunan serta penguatan pelayanan publik pada sektor strategis seperti infrastruktur pendidikan kesehatan dan pertanian,"katanya.

Sementara itu, pandangan umum fraksi Golkar disampaikan Yusuf Helmi juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara Bupati Sarolangun dan jajaran yang telah menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun dan wakil bupati beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"katanya.

Hal senada disampaikan juru bicara fraksi PAN disampaikan Dodi Arya Mustain, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

"Kami minta dinas LHD dan TPHP agar lebih serius dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pabrik di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan bidang tugas masing-masing,"katanya.

Fraksi PDI-Perjuangan disampaikan juri bicara Rasidi mengapresiasi Raihan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.

Menurutnya, semoga pencapaian ini semakin memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk terus lebih baik dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD.

"Kami dari Fraksi PDI perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan haruslah matang, terukur, terstruktur dan tepat guna dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan kemampuan anggaran sehingga dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun,"katanya.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Feby Bestian mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar dan mencermati penjelasan dan disampaikan saudara Bupati tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, memberikan apresiasi atas prestasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia Semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya

"Dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai keadilan sejahtera ingin menanyakan mengapa tanah yang sudah dianggarkan di dinas Perkim untuk pembangunan pungutan retribusi mobil angkutan barang di bukit peranginan sampai saat ini tidak terealisasi mohon perhatian dan jawabannya,"katanya.

Fraksi PKB disampaikan oleh Juri Bicara Riki Angriawan meminta pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas Kabupaten Sarolangun.

Fraksi Gerindra disampaikan oleh Juru bicara Bambang Gunawan, meminta Dirut RSUD Sarolangun untuk dapat melaksanan tugas dengan baik dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit yang memadai. Terkait temuan BPK untuk segera ditindaklanjut, terkait drainase tertutup di kota Sarolangun untuk diperhatikan estetika terutama bagi besi drainase.

"Kami minta dinas Perkim dan perhubungan terkait pengembalian dana yang dikeluarkan oleh dinas Perkim untuk kantong parkir dan retribusi di bukit peranginan yang saat tidak sesuai lagi dengan regulasi dan aturan yang ada," katanya.

Fraksi Demokrat- Nasdem disampaikan oleh Juru Bicara Subhan dalam penyampaian pandangan umum mengapresiasi Bupati Sarolangun atas perolehan WTP dari BPK RI semoga pencapaian ini sebagai pemicu bagi semua pihak agar bekerja lebih baik lagi kedepan.

"Kami juga mengingatkan, meskipun WTP di raih temuan audit tetap harus ditindaklanjuti. Kami berharap Pemkab Sarolangun segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan realisasi hingga serapan anggaran tahun mendatang,"tandasnya.

Hadir dalam paripurna DPRD Sarolangun, Bupati Sarolangun H Hurmin, Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kajari Sarolangun Alfred Tasik Pallulungan, SH, MH, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Asisten III Sarolangun Hazrian, SE, M.Si, Para Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM serta unsur Tripika Kecamatan dan tamu undangan lainnya. (ciz).