Pemilihan Pengurus Koperasi Merah Putih Diduga Syarat Nepotisme

Jumat, 30 Mei 2025 - 16:00:00


/

Radarjambi.co.id-KERINCI- Pemilihan Pengurus Koperasi Merah Putih di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur diguga nepotisme. 

Menurut informasi dari salah seorang tokoh masyarakat setempat, adanya manipulasi dalam proses pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa Sungai Deras dilakukan oleh Kades.

Rapat pembentukan pengurus yang berlangsung pada 27 Mei 2025 lalu di kantor kepala desa dilakukan secara tertutup, dan hanya dihadiri oleh sebagian kecil tokoh masyarakat serta dua orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mayoritas warga tidak mengetahui adanya agenda penting tersebut.

Dari hasil rapat tersebut, diumumkan lima nama pengurus koperasi, di mana tiga di antaranya memiliki hubungan keluarga langsung dengan Kepala Desa Sungai Deras.

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik nepotisme dan pengaturan sepihak demi kepentingan pribadi.

“Rapat itu tidak diumumkan ke publik. Tiba-tiba kami dengar sudah terbentuk pengurus koperasi, dan isinya orang-orang dekat kepala desa. Ini bukan proses demokratis, ini pengangkatan sepihak,” ungkap salah satu Anggota BPD yang merasa kecewa.

Koperasi Merah Putih sendiri digadang-gadang sebagai wadah penguatan ekonomi desa yang dibiayai dari dana desa dan partisipasi masyarakat.

Namun dengan munculnya dugaan penguasaan struktur koperasi oleh lingkaran keluarga kepala desa, kepercayaan publik pun mulai runtuh.

Warga kini mendesak agar dilakukan pembatalan hasil rapat tanggal 27 Mei tersebut, serta meminta Camat dan Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci turun tangan untuk mengawal proses ulang yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sungai Deras belum memberikan keterangan resmi. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan media juga belum membuahkan hasil.

Situasi ini menambah catatan buruk soal tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi publik yang selama ini diharapkan menjadi roh dari pembangunan berbasis masyarakat.(mko/akd)