Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Penurunan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan program agar pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, usai mengikuti rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).Aidi Hatta mengungkapkan, berdasarkan pidato Bupati Muaro Jambi, kondisi anggaran tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi ini harus disikapi secara realistis oleh seluruh jajaran pemerintahan.Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat boleh terhenti. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat."Memang hari ini kita melaksanakan paripurna APBD Tahun Anggaran 2027. Kalau melihat dari pidato Bupati, anggaran kita menurun dari tahun sebelumnya. Namun, apa pun kondisinya, kita sebagai pemerintah daerah harus siap untuk tetap melayani masyarakat," tegas Aidi Hatta.
Ia menekankan, dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.Tidak semua program bisa dipaksakan berjalan apabila tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal penting dalam pembahasan APBD 2027.
Di sisi lain, Aidi juga menyoroti berbagai pandangan, usulan, dan saran yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD dalam rapat paripurna tersebut.Ia memastikan DPRD akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi."Kita di DPRD akan terus berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Muaro Jambi. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga pembangunan diarahkan pada hal-hal yang sifatnya penting dan lebih penting," ungkapnya.Penurunan anggaran menjadi tantangan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi ke depan. Pemerintah daerah bersama DPRD kini dituntut memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang jelas.Masyarakat tentu berharap keterbatasan fiskal tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.Pembahasan APBD 2027 pun menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat Muaro Jambi.(akd)