Radarjambi.Co.Id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta volatilitas pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang baik. Daya beli masyarakat tetap terjaga, investasi terus tumbuh didukung proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur, sementara belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas turut menopang pertumbuhan ekonomi. KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6 hingga 6,0 persen.
Di sektor makroekonomi, inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen (year on year) dan tetap berada dalam kisaran sasaran pemerintah. Nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan pada akhir Juli, didukung cadangan devisa yang tetap tinggi sehingga mampu menopang ketahanan eksternal di tengah tekanan global.
Sementara itu, sektor keuangan nasional masih berada dalam kondisi solid. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen secara tahunan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,09 persen. Permodalan dan likuiditas perbankan juga tetap kuat, mencerminkan ketahanan sistem keuangan yang mampu mendukung pembiayaan dunia usaha dan aktivitas ekonomi.
KSSK menegaskan akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna mengantisipasi berbagai risiko global, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Selain itu, KSSK mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga triwulan II 2026 tetap berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ke-13 ASN, serta subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, KSSK menegaskan seluruh otoritas akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko global yang masih tinggi. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung sektor riil, memperkuat pembiayaan program prioritas nasional, serta menyelesaikan berbagai regulasi turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Rapat berkala KSSK berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada Oktober 2026.(*)