RADARJAMBI.CO.ID, SAROLANGUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun menggelar Rapat Paripurna Tingkat 1 tahap 2, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Senin (7/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sarolangun, Cik Marleni, didampingi Wakil Ketua II Dedi Ifriansyah.
Pihak Eksekutif hadir Bupati Sarolangun, Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, perwakilan Kejaksaan, Kapolres, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala OPD, direktur BUMD, hingga pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Dalam paparan Cik Marleni menegaskan, bahwa paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 30 Maret 2026, saat Bupati menyampaikan LKPJ Tahun 2025.
"Momentum ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk menyampaikan evaluasi, masukan, dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir,"kata Cik Marleni.
Mengacu pada mekanisme PP Nomor 12 Tahun 2018, masing-masing fraksi diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan dan catatan strategis terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Fraksi PPP melalui juru bicara, Nurdin mengapresiasi penyusunan LKPJ sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, namun tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
Sorotan utama PPP berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini mendorong pembentukan tim khusus peningkatan PAD agar program pembangunan yang belum terealisasi dapat segera dijalankan.
"Kami mengusulkan pembentukan tim khusus untuk meningkatkan PAD secara lebih agresif, sehingga program-program prioritas bisa berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat,”tegas Nurdin.
Selain itu, PPP meminta agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat kecil melalui program pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman, yang dinilai masih mengalami keterlambatan realisasi program serta lemahnya komunikasi publik.
"Diminta Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi total terhadap dinas tersebut, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,"sebutnya.
Selanjutnya, Tabroni, SE selaku juru bicara Fraksi Golkar menjejelaskan, bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta wakil bupati seluruh capaian realisasi target pendapatan daerah APBD tahun 2025 sebesar Rp 1, 330 triliun lebih atau 98,9% dari target Rp 1,343 triliun lebih.
Fraksi Golkar dapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan tahun 2025 di mana sebesar Rp 63,035 miliar lebih, realisasi 99,9%.
"Kami juga meminta penjelasan dan catatan penting tentang beberapa hal yakni dalam hal demokrasi dan aktivitas di sektor pertambangan, perkebunan dan retribusi harus dikelola secara profesional. Terkait penurunan angka pengangguran, menekankan pentingnya program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi,"katanya.
Sementara itu, juru bicara fraksi PAN, Dodi Arya Mustain memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas capaian dalam pembangunan daerah dari beberapa sektor. Fraksi Partai Nasional mengapresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati atas 100 hari kerja yang telah dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk nyata yang telah terealisasi.
"Fraksi Partai Nasional menggarisbawahi tentang meningkatnya angka kemiskinan untuk menjadi catatan penting menjadi perhatian pemerintahan ke depan. Fraksi Partai Nasional menanggapi tentang angka pengangguran perlu untuk dievaluasi ulang untuk terwujudnya Sarolangun maju,"terangnya.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicara Lina Sari Dewi menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran yang dinilai belum optimal.
PDIP menilai masih banyak OPD yang belum maksimal mencapai target pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah.
"Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara optimal,” ujar Lina.
Fraksi PDIP juga menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama, agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan masyarakat dapat merasakan perubahan nyata sesuai semangat Sarolangun Maju.
Seluruh penerimaan daerah diminta benar-benar difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
PDIP juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, kawasan perkotaan, hingga perluasan akses internet.
"Kemandirian fiskal Kabupaten Sarolangun harus terus ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat,” tegasnya.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana demokratis dan konstruktif. Berbagai masukan dari fraksi-fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Melalui forum ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (ciz)