Gea Dwi Asmara
Radarjambi.co.id-Perkembangan Artificial Intelligence (AI) kini melesat jauh melampaui bayangan fiksi ilmiah. Tak lagi terbatas di ruang riset, AI telah menjadi kekuatan transformatif yang menyusupi berbagai aspek kehidupan, dari otomasi pabrik hingga diagnosis medis.
Andrew Ng, co-founder Google Brain, menyebut AI sebagai “disrupsi teknologi terbesar abad ini.” Namun, di balik euforia ini, pasar kerja Indonesia berada di persimpangan krusial: dorongan efisiensi mendorong gelombang PHK di berbagai sektor, sementara kecanggihan AI kian menggantikan peran manusia.
Ironisnya, pekerja paruh baya yang terdampak kerap terhambat kembali ke dunia kerja akibat diskriminasi usia dan kurangnya dukungan pelatihan. Kombinasi ini membentuk krisis berlapis yang menuntut adaptasi menyeluruh dari semua pihak.
Di tengah bonus demografi, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar: mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sambil menghadapi dominasi teknologi. PHK massal melanda sektor manufaktur, startup teknologi, hingga ritel, bukan hanya karena krisis global tetapi juga karena kemampuan AI yang menggantikan banyak fungsi kerja.
Dalam kerangka efisiensi yang ditekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AI digunakan sebagai instrumen strategis, menggantikan fungsi administrasi dan layanan pelanggan yang sebelumnya melibatkan banyak tenaga kerja.
Berbagai proyeksi lembaga internasional menegaskan betapa mendesaknya isu ini. Laporan Future of Jobs Report 2023 dari World Economic Forum (WEF) memperkirakan bahwa sekitar 83 juta pekerjaan secara global akan hilang, meskipun 69 juta pekerjaan baru akan muncul, sehingga menyisakan kehilangan bersih 14 juta pekerjaan dalam lima tahun ke depan akibat otomatisasi dan digitalisasi yang dipacu oleh AI.
Sementara itu, Goldman Sachs pada tahun yang sama memperkirakan hingga 300 juta pekerjaan full-time equivalent di seluruh dunia berisiko terdampak otomatisasi oleh teknologi AI generatif. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan oleh AI tidak bisa dilepaskan dari ancaman nyata terhadap keberlanjutan lapangan kerja manusia.
Di Indonesia, sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, ritel, transportasi, dan pekerjaan administratif adalah yang paling rentan. PHK kini bukan lagi semata gejala krisis ekonomi, tetapi juga akibat dari revolusi kecerdasan buatan.
Tantangan lainnya adalah diskriminasi usia. Pekerja berusia di atas 40 atau 50 tahun yang terkena PHK menghadapi kesulitan besar mencari pekerjaan baru. Banyak perusahaan cenderung memilih kandidat muda dengan alasan fleksibilitas, adaptabilitas teknologi, dan ekspektasi gaji lebih rendah.
Mereka yang lebih tua dianggap memiliki keterampilan yang tidak lagi relevan. Sejarawan Yuval Noah Harari pernah mengingatkan bahwa tantangan terbesar AI bukan menciptakan mesin super cerdas, melainkan menciptakan jutaan orang yang menjadi “tidak berguna” secara ekonomi. Dalam konteks ini, diskriminasi usia mempercepat risiko tersebut.
Namun, harapan tetap ada. AI bukan semata alat penghapus pekerjaan, tapi juga pemicu munculnya jenis pekerjaan baru. Keterampilan khas manusia seperti kreativitas, berpikir kritis, dan empati justru makin bernilai.
Profesi baru bermunculan, seperti insinyur AI, ilmuwan data, ahli etika teknologi, pengembang prompt, hingga spesialis keamanan siber. Data dari Glints dan Jobstreet menunjukkan tren peningkatan permintaan terhadap peran-peran ini.
AI juga memperkaya pekerjaan yang sudah ada. Dokter menggunakan AI untuk membaca pencitraan medis, guru menyesuaikan materi belajar dengan bantuan teknologi, arsitek merancang bangunan kompleks dengan algoritma cerdas.
Ekonom Erik Brynjolfsson dari MIT, penulis The Second Machine Age, menekankan bahwa masa depan bukan tentang persaingan antara manusia dan mesin, melainkan kolaborasi untuk menciptakan lonjakan produktivitas.
Untuk menghadapi masa transisi ini, dibutuhkan strategi adaptasi menyeluruh.
Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan nasional. Kurikulum perlu memperkuat literasi digital, STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), kemampuan coding, serta keterampilan non-rutin. Program seperti Kampus Merdeka patut diapresiasi, tetapi perlu diperluas. Pelatihan ulang seperti Kartu Prakerja juga harus diperkuat dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri.
Kedua, kebijakan efisiensi harus tetap inklusif. Regulasi perlu mendorong inovasi AI yang adil dan etis. Perlindungan pekerja, kebijakan privasi data, serta standar etika harus ditegakkan. Penguatan jaring pengaman sosial seperti asuransi pengangguran, subsidi pelatihan, dan program penempatan ulang juga perlu diperluas.
Ketiga, pelaku industri harus berkomitmen pada pengembangan SDM, tidak sekadar mengejar efisiensi. Mereka perlu aktif dalam pelatihan, membangun budaya belajar, dan mengevaluasi praktik rekrutmen agar tidak bias usia.
Individu pun harus menanamkan pola pikir pembelajar seumur hidup. Mengandalkan satu keterampilan tak lagi cukup. Keterampilan digital dan keahlian manusiawi seperti kreativitas dan empati harus terus diasah agar tetap relevan.
Gelombang AI adalah kekuatan transformatif yang membawa tekanan besar terhadap pasar kerja Indonesia. Namun, jika direspons secara cermat, ia juga menawarkan peluang luar biasa untuk memperkuat daya saing dan menciptakan masa depan kerja yang lebih adil.
Garry Kasparov pernah mengingatkan: yang perlu kita khawatirkan bukanlah AI yang cerdas, tetapi manusia yang tidak memanfaatkannya secara cerdas. Masa depan bukan tentang AI yang menggantikan manusia, melainkan tentang manusia yang ditingkatkan oleh AI, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas, bahkan di tengah dorongan efisiensi dan tantangan usia yang ada.(*)
Penulis : Gea Dwi Asmara, Dosen Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan