Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Elpisina menyampaikan pidato politiknya dalam acara peringatan Harlah ke-17 beberapa hari lalu
RADARJAMBI.CO.ID-Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi momentum spesial bagi DPW PKB Provinsi Jambi. Saolnya Harlah tahun ini diperingkat khusus dengan menggelar sejumlah kegiatan.
Peringatan Harlah dibuka langsung oleh Ketua DPW PKB Jambi, Elpisina.
Dalam sambutannya, Elpisina yang juga anggota DPR RI menegaskan bahwa usia 27 tahun merupakan momen matang bagi PKB untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat konsolidasi partai.
“Pemilu 2024 menjadi ujian sekaligus momentum kebangkitan PKB karena partai ini berhasil meraih suara tertinggi sepanjang sejarah partai,” ujarnya.
Elpisina juga menyoroti keberhasilan PKB di tingkat provinsi dengan semua kabupaten/kota di Jambi sudah memiliki perwakilan anggota DPRD dari PKB.
Menurutnya, pencapaian ini sangat patut diapresiasi mengingat kondisi politik transaksional yang masih kuat di Pemilu 2024.
“PKB tetap mampu meraup suara tinggi berkat sosok Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar yang maju sebagai Calon Wakil Presiden,” jelasnya.
Meski demikian, Elpisina mengingatkan seluruh kader agar tidak cepat berpuas diri.
Ia menegaskan, kader PKB di Jambi harus terus meningkatkan kemampuan untuk menjawab tuntutan zaman.“Sekarang zaman sudah berbeda, masyarakat semakin pintar dan mengharapkan pemimpin dengan kualitas SDM yang mumpuni,” tegas Elpisina.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mendorong perbaikan sistem politik nasional.
Dia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD. Perubahan itu bisa dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) Sistem Politik Nasional.
“Kami mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat tata kelola politik yang lebih kondusif,” terang Gus Muhaimin saat menyampaikan pidato pada peringatan Harlah ke-27 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.
Salah satu yang diusulkan adalah evaluasi pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota.
Banyak masukan yang diterima PKB terkait pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang sangat besar. “Saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga terjadi konsolidasi politik yang baik. Banyak kiai dan ulama yang mengusulkan perbaikan sistem pemilihan kepala daerah,” beber Gus Muhaimin.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menjelaskan bahwa beberapakali Munas Alim-Ulama diadakan selalu menyampaikan kritik dan masukan terkait perbaikan pemilihan kepala daerah.
Para kiai menilai bahwa selama ini pilkada berbiaya sangat mahal. Para kepala harus mengeluarkan biaya tinggi, bahkan kadang tidak rasional.
Selain berbiaya mahal, pemerintah daerah juga tertap bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek pembangunan.
Jadi, pemerintah daerah belum bisa mandiri, apalagi otonom. Maka, sudah saatnya dilakukan perubahan sistem pemilihan kepala daerah. "PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” paparnya. (*)