Fasha dan Prof Sadu Bicarakan Roadmap Reformasi Birokrasi

RADARJAMBI.CO.ID, JAMBI- Walikota Jambi H Syarif Fasha, Selasa (17/5) akan membuka secara resmi sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi melalui Bagian Organisai Setda Kota Jambi sengaja menghadirkan Prof Sadu Wasistiono, Wakil Rektor IPDN yang juga dikenal sebagai pakar reformasi birokrasi itu sebagai nara sumber dalam acara tersebut.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 tahun 2015  tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Regulasi ini lebih simpel dan memberikan bobot yang lebih kepada pengukuran kinerja, baik untuk organisasi maupun kepada individu.

Selain itu juga Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan agar disusun suatu road map reformasi birokrasi setiap tahun. Dengan roadmap juga dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi disemua tingkatan.

Prof Sadu Wasistiono, Wakil Rektor IPDN mengatakan, pada intinya yaitu berokrasi itu adalah untuk melayani masyarakat agar masyarakat sejahtera, yang kedua membuat proses-proses itu menjadi sederhana. Kita seharusnya bisa membilah-bilah atau mencari-cari hal-hal apa saja yang membuat masyarakat menjadi terlayani dan menjadi puas.

"Contoh misalnya KTP, kalau dulu pembuatan KTP itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan harus diperpanjang, tapi kali ini tidak untuk 1 KTP pada saat ini berguna untuk seumur hidup,"kata Prof Sadu.

Prof Sadu juga menambahkan, penilaian dari kaca mata dirinya bahwa Kota Jambi sudah banyak kemajuannya, sudah banyak pembangunan yang telah dibuat oleh Wali kota Jambi, ciri-ciri kota itukan memanusiakan masyarakatnya. Di negara-negara besar dan maju kemana-mana orang pada jalan kaki dikarenakan pembangunan fasilitas umum macam trotoar itu pada besar dan luas bagi pejalan kaki.

"Terus kemudian ada tempat bermain bagi anak-anak seperti taman, karena anak itu adalah masa depan, jadi kualitas pelayanan publik yang bagus adalah menciptakan manusia yang manusiawi dan kalau pelayanan publiknya tidak bagus membuat masyarakat jadi mudah emosi,"ujarnya.

Sementara itu, Walikota Jambi, H SYarif Fasha, mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi sejak lama. Ini bisa dilihat dari banyaknya kewenangan walikota yang langsung diserahkan kepada SKPD bahkan camat.

"Tanpa disadari oleh PNS, saya sudah banyak melepaskan kewenangan saya langsung ke SKPD. Jika ada yang perlu ditandatangani, cukup sampai SKPD saja. Bahkan untuk perizinan langsung bisa ke camat,"ujarnya.

Begitu juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh staf ahli. Ada beberapa kewenangan walikota yang langsung di tangani oleh staf ahli. "Sehingga membuat staf ahli di kota Jambi menjadi percontohan staf ahli dari kota lainnya di Indonesia,"ujarnya.

Fasha menambahkan bahwa kinerja pemerintahan bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat. "Jika masyarakat merasa puas, maka pemerintahan sudah berjalan dengan baik,"sebutnya.

Untuk itu, Fasha akan menganggarkan dana di APBDP untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat (IKM). Ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemkot.

"Saat ini sudsh dilaksanakan perhitungan IKM. Hanya saja kita ingin yang menghitungnya bukan kita, namun ada lembaga khusus atau konsultan sehingga hasilnya objektif. Sehingga diharapkan nanti pada November atau Desember, kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kita,"pungkasnya.(advertorial)